Enterprise Architecture: Strategi untuk mencapai dimensi E-Government pada konsep smart village dengan menggunakan fremwork IT Blueprint TOGAF ADM 9.2

Abstract

erkembangan teknologi digital menuntut perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pada tingkat desa. Digitalisasi pemerintahan desa merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berbasis data[1]. Namun, capaian e-Government Indonesia masih tergolong rendah, terlihat dari peringkat 88 dalam EGDI 2020. Ini menunjukkan urgensi strategi sistematis, terutama di level pemerintahan desa, untuk mempercepat adopsi teknologi informasi dan komunikasi. Framework TOGAF ADM 9.2 menjadi pendekatan yang efektif untuk merancang blueprint pengembangan smart village pada dimensi e-Government[2]. Studi kasus yang dilakukan pertama kali di Kabupaten Sragen yang memiliki 196 desa, dengan focus pada desa berstatus “Maju” menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Rancangan arsitektur ini dimulai dari fase Preliminary, Architecture Vision, hingga Application Architecture, dan bertujuan membangun sistem layanan publik desa yang terintegrasi, efektif, transparan, dan berbasis teknologi. Hasilnya berupa blueprint
arsitektur yang mencakup aplikasi seperti PADMA Des, SiDesa, SiSurya, eMusrenbangdes, dan e-Planning Desa, yang mendukung penyediaan layanan administrasi, perencanaan pembangunan, serta pengaduan publik secara digital. Pendekatan ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan berpotensi menjadi model percontohan nasional [3]