WASTE MANAGEMENT MODEL IN CENTRAL JAVA TOWARDS A CIRCULAR ECONOMY (Case Study of Banyumas Regency)

Abstrak

Naskah ini menyajikan hasil kajian tentang tata kelola persampahan di Jawa Tengah; faktor yang mempengaruhi keberhasilan; faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam partisipasi pengelolaan sampah; identifikasi aspek pendorong keberhasilan kelembagaan pengelolaan sampah; serta menganalisis peran stakeholder dalam keberhasilan pengelolaan sampah dengan kasus di Kabupaten Banyumas. Isu tata kelola persampahan di Jawa Tengah terdiri atas penyebab timbulan sampah, peran pemerintah, faktor pendukung tata kelola, pengelolaan bank sampah, peran masyarakat dan peran pelaku usaha.  Keberhasilan pengelolaan sampah dipengaruhi secara agregat oleh variabel jumlah fasilitas fisik, bank sampah, timbulan sampah, jumlah regulasi dan anggaran, kontribusi masyarakat dan ketersediaan CSR. Adapun secara parsial dipengaruhi oleh variabel timbulan sampah dan kontribusi dana CSR. Variabel yang mempengaruhi motivasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah secara agregat adalah variabel pendidikan, tanggungan keluarga, lokasi tempat tinggal, dan iuran atau kontribusi sampah secara bersama-sama berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah melalui pelaksanaan kegiatan 3R. Adapun secara parsial, variabel yang berpengaruh terhadap motivasi masyarakat secara positif dan signifikan yaitu: pendidikan, tanggungan keluarga, dan lokasi berpengaruh, sedangkan iuran berpengaruh negatif dan signifikan. Keberhasilan tata kelola persampahan (kasus di Kabupaten Banyumas) menunjukkan bahwa terutama dipengaruhi oleh internal masyarakat, eksternal, dan kelembagaan. Aktor yang memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan tata kelola, di Kabupaten Banyumas adalah PT Bima, PT BIJ, BUMDes dan Bappeda, sehingga keberhasilan sangat dipengaruhi oleh pihak pelaku usaha khususnya offtaker dan pendukung usaha yang terdiri atas perusahaan dan juga pemerintah. Naskah ini merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong perbaikan dan optimalisasi tata kelola persampahan di kabupaten/kota berupa: 1). evaluasi dan penyesuaian kebijakan terkait pengelolaan sampah:  2). menyusun blueprint dan rencana aksi tata kelola sampah menuju ekonomi sirkular yang melibatkan pentahelix stakeholder daerah; 3) data dan informasi persampahan yang akurat dan terkini (up to date); 4) komitmen kepala daerah untuk memperkuat implementasi regulasi, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, reward dan punishment, serta evaluasi berkala; 5.) meningkatkan kontribusi CSR melalui pendanaan maupun teknologi, serta insentif bagi perusahaan yang aktif mewujudkan kelestarian lingkungan sekitar; 6) informasi dan promosi.