SEKOLAH GRATIS BUKAN TANPA PARTISIPASI:  Menata Ulang Peran Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan yang Legal

Arif Sofianto; Edi  Wahyono; Tri  Risandewi; Tri  Susilowati; Harjono Harjono; Dimas Gilang  Ramadhani

Arif Sofianto Regional Research and Innovation Agency for Central Java Province
Edi Wahyono BRIDA Provinsi Jawa Tengah
Tri Risandewi BRIDA Provinsi Jawa Tengah
Tri Susilowati BRIDA Provinsi Jawa Tengah
Harjono Harjono UNNES
Dimas Gilang Ramadhani UNNES

Abstract

Kebijakan sekolah gratis di Jawa Tengah pada jenjang SMA/SMK telah membuka akses pendidikan yang lebih luas, namun menimbulkan persoalan baru dalam hal pembiayaan dan persepsi publik. Di satu sisi, keterbatasan anggaran daerah membuat sekolah sulit memenuhi standar mutu layanan, di sisi lain, masyarakat sering menyalahartikan konsep “sekolah gratis” sebagai ketiadaan kontribusi sama sekali, sehingga muncul resistensi terhadap partisipasi sukarela. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2017 telah memberi ruang partisipasi masyarakat secara sukarela, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasinya masih lemah karena sekolah khawatir dianggap melakukan pungutan liar. Persoalan semakin kompleks ketika praktik sumbangan kadang dihubungkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB. Komite sekolah sesuai Permendikbud No. 75 Tahun 2016 memiliki peran strategis sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat, tetapi fungsi ini belum optimal. Revitalisasi komite sangat penting agar dapat mengawasi tata kelola dana, memperkuat transparansi, serta memastikan partisipasi publik berjalan adil dan inklusif. Policy brief ini merekomendasikan empat langkah kunci: (1) memperkuat implementasi Pergub Jateng No. 12/2017, (2) melarang sumbangan pendidikan saat PPDB, (3) revitalisasi komite sekolah sesuai Permendikbud 75/2016, dan (4) meluruskan persepsi publik tentang sekolah gratis. Dengan strategi komunikasi, regulasi, dan pengawasan yang tepat, partisipasi masyarakat dapat menjadi kekuatan besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan menengah di Jawa Tengah tanpa melanggar prinsip keadilan akses.

References

Budiman, M. R., Syahbanaf, F. A., Nurhasanah, Y., Widhyharto, D. S., & Pratama, A. R. (2019). Kebijakan, Risiko, Dan Perlindungan Sosial Alternatif Dalam Transisi Pemuda Di Jawa Tengah. Jurnal Studi Pemuda, 7(1), 46. https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.42908
Dewantara, A. (2019). Pendidikan Nilai Gotong-Royong Sebagai Strategi Ketahanan Nasional. https://doi.org/10.31227/osf.io/wycg2
Harjono, H., Farhanah, A. A., Susilaningsih, E., & Sumarti, S. S. (2024). Exploring Work Readiness Key Factors Among Industrial Chemistry Students in Vocational High Schools. Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran, 10(1), 35. https://doi.org/10.33394/jk.v10i1.10564
Hidayat, R., & Patras, Y. E. (2020). Kepuasan Kerja Guru Dan Peran Kepemimpinan Pendidikan: Survei Guru Di Bogor Dan Sekitarnya. Jurnal Manajemen Pendidikan (Jmp), 9(1). https://doi.org/10.26877/jmp.v9i1.6835
Iswantiningtyas, V., Wulansari, W., Khan, R. I., Pristiani, Y. D., Nursalim, N., & Sofwina, Y. T. (2023). Pengembangan Kotak Dolananku Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Gotong Royong Dan Kreatif Pada Anak. Efektor, 10(1), 148–156. https://doi.org/10.29407/e.v10i1.19594
Wijaya, M. O., & Utami, E. D. (2021). Determinan Pengangguran Lulusan SMK Di Indonesia Tahun 2020. Seminar Nasional Official Statistics, 2021(1), 801–810. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.1048
Zainudin, Moh. (2021). Penyelewengan Dana Bos Dapat Terjadi Karena Kurangnya Transparansi Pihak Sekolah Terhadap Publik. Jurnal Jendela Hukum, 6(2), 32–38. https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1558
Zalfaa, M. (2022). Pengaruh Rasio Gini Dan PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Pendidikan Di Provinsi Jawa Barat: Analisis Data Panel. Concept Journal of Social Humanities and Education, 1(4), 164–172. https://doi.org/10.55606/concept.v1i4.100